Konsolidasi gagasan yang diinisiasi oleh aktivis Peneleh pada tanggal 5 Mei 2020 berjalan dengan lancar diikuti oleh 8 organisasi gerakan mahasiswa. Hadir sebagai pembicara adalah Afandi Ismail (Ketum HMI MPO), Moch. Azizi Rois (Ketum DPP SEMMI), Korneles Galanjinjinay (Ketum PP GMKI), Fahmi (Waketum KAMMI), Alfi Hafidz Iqro’ (PB PMII), I Made Sudayanasa (Sekjen KMHDI), dan Ahmad Fauzi (Koord. Kader Jang Oetama Aktivis Peneleh).
Pembicara yang hadir berharap gerakan yang dimulai dari konsolidasi 5 Mei ini menjadi gelombang baru untuk pemuda dalam memberi kontribusi untuk negeri, khususnya rakyat Indonesia di tengah pandemi. Ketua Umum DPP SEMMI menyampaikan bahwa OKP lain sudah sejak lama membangun gerakan bersama, “Rumah Peneleh bisa menjadi inisiator gerakan baru yang lebih dahsyat,” tegasnya.
Baca juga: 5 Mei 2020 Mahasiswa Lakukan Konsolidasi Gerakan
Selain itu, beberapa hal menjadi pembahasan mendalam dalam diskusi tersebut di antaranya kondisi pendidikan, ekonomi, budaya, politik, dan kesehatan di tengah pandemi. Pembicara sepakat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum sesuai dengan harapan masyarakat luas. Besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah yang dinilai kurang tepat guna juga menjadi fokus pembahasan.
Selain itu, tetap berlanjutnya Pembahasan Omnibus Law di tengah musibah juga dinilai tidak tepat tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, Korneles menyampaikan bahwa aktivis pergerakan juga patut mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil pemerintah. Namun, ia melanjutkan, harus tetap menyampaikan kritik positif sebagai bentuk pengawalan dan dukungan terhadap kebijakan pada isu-isu strategis, “mulai dari kartu pra kerja, omnibus law, akses untuk orang asing di tengah kebijakan stay at home dan masih banyak lagi,” tegasnya.
Sekjen KMHDI, I Made Sudayanasa, menambahkan bahwa dampak covid-19 memang terasa di semua lini kehidupan, “kita tidak bisa menutup mata atas kebijakan pemerintah. Namun kita harus tetap mengontrol dan mengawasi kebijakan tersebut misalnya lewat dana desa dan hal lain yang dapat di jangkau.”
Pimpinan OKP tersebut berharap, pemuda menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, harus berani mengevaluasi dan mengkritik kebijakan pemerintah yang mencederai kepentingan rakyat banyak. Afandi Ismail, dalam hal ini, menyampaikan bahwa banyak permasalahan negara di tengah pandemi, gerakan mahasiswa harus mampu menjadi penyeimbang dalam semua kebijakan pemerintah.
Ahmad Fauzi menambahkan bahwa konsolidasi gerakan mahasiswa tidak hanya berbentuk pengumpulan masa atau kritik atas kebijakan pemerintah, tetapi aksi-aksi positif konkret yang langsung bersinggungan dengan persoalan, seperti pemenuhan kebutuhan masyarakat korban PHK, dan lain-lain, “OKP harusnya bisa menggerakkan kader yang tersebar di mana-mana untuk melakukan aksi berpihak. Agar permasalahan nyata di sekitar mereka, tetangga, saudara atau teman akibat pandemi juga teratasi. Tidak hanya sisi ekonomi, tapi juga budaya, agama, dan sosial,” imbuhnya.
Dalam diskusi yang berlangsung selama tiga setengah jam tersebut pimpinan-pimpinan OKP sepakat untuk membuat aksi lanjutan terutama untuk ikut andil menanggulangi dampak Covid-19, kesepakatan tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman Konsolidasi Gerakan Mahasiswa Seluruh Indonesia berikut.
Nota Kesepahaman Konsolidasi Gerakan Mahasiswa Seluruh Indonesia
(NKK-GMSI)
Pada hari ini Gerakan Mahasiswa Seluruh Indonesia bersepakat untuk:
- Menyatukan langkah di bawah payung persaudaraan.
- Menyatukan gerakan konsolidasi melawan pandemi Covid-19.
- Merancang agenda strategis dan taktis bersama untuk masa depan Negeri yang lebih baik dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- Melakukan kritik konstruktif seluruh kebijakan negara atas dasar kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Nota Kesepahaman Konsolidasi Gerakan Mahasiswa Seluruh Indonesia selanjutnya ditandatangani oleh empat ketua umum organisasi HMI MPO, SEMMI, GMKI, dan Aktivis Peneleh dan akan ditindaklanjuti dalam waktu sesingkat-singkatnya. (dari koranpeneleh.id)
