Jakarta – Isu ketenagakerjaan tidak hanya terbatas pada urusan gaji. Para pekerja juga memperhatikan berbagai aspek penting lainnya, seperti status kerja, keamanan saat bekerja, pesangon, hingga perlindungan di era digital yang semakin berkembang. Sejumlah organisasi buruh telah menyampaikan 11 aspirasi kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman. Aspirasi ini akan diteruskan kepada kementerian terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Dudung menyatakan, “Aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan komunikasikan, serta koordinasikan dengan kementerian yang berwenang.” Mari kita lihat lebih jauh mengenai apa saja yang menjadi permintaan para buruh.
Aspirasi Buruh yang Diteruskan ke Kementerian dan DPR
Para buruh mengajukan sejumlah aspirasi yang mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka terhadap dunia kerja yang lebih baik. Berikut adalah 11 aspirasi yang telah disampaikan:
1. Aturan yang Melindungi Buruh
Pekerja menginginkan adanya peraturan perundang-undangan yang dirancang dengan mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi semua pekerja.
2. Kepastian Kerja
Kepastian status dan keberlanjutan pekerjaan menjadi salah satu fokus utama. Para buruh berharap ada sistem kerja yang memberikan jaminan dan kepastian bagi mereka, sehingga mereka dapat bekerja tanpa rasa khawatir akan kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba.
3. Cegah Penyalahgunaan Outsourcing
Penggunaan sistem outsourcing yang berlebihan sering kali merugikan pekerja. Oleh karena itu, buruh menuntut agar sistem ini tidak disalahgunakan dan diatur dengan ketat untuk melindungi hak-hak mereka.
4. Perlindungan Pekerja Kontrak dan Pemagangan
Sistem kontrak dan pemagangan sering kali dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Buruh meminta adanya mekanisme yang jelas agar tidak ada eksploitasi yang terjadi pada pekerja dengan status tersebut.
5. Upah yang Layak
Upah yang setimpal menjadi salah satu aspirasi yang paling mendasar. Para buruh menuntut agar setiap pekerja menerima penghasilan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi pekerjaan mereka.
6. Perlindungan Pekerja Platform
Dengan munculnya ekonomi digital, jenis pekerjaan baru seperti pekerja berbasis platform juga berkembang. Buruh meminta agar kelompok pekerja ini mendapatkan perlindungan yang setara dengan pekerja lainnya dalam hal hak dan keamanan kerja.
7. Jaminan Pesangon
Jaminan pesangon menjadi hal krusial bagi pekerja ketika hubungan kerja berakhir. Mereka berharap agar hak-hak mereka tetap terlindungi dan mendapatkan pesangon yang layak pada saat pemutusan hubungan kerja.
8. Kebebasan Berserikat
Para buruh mengungkapkan pentingnya kebebasan untuk berserikat. Mereka ingin dapat menyuarakan kepentingan mereka melalui organisasi pekerja tanpa adanya tekanan atau hambatan dari pihak manapun.
9. Keselamatan Kerja dan Penegakan Hukum
Keselamatan di tempat kerja adalah aspek yang tak kalah penting. Para buruh menuntut adanya penegakan hukum yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar hak-hak pekerja, agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman.
10. Perlindungan Buruh Perempuan dan Pekerja Disabilitas
Aspirasi lainnya mencakup perlindungan khusus bagi buruh perempuan serta penyandang disabilitas. Buruh berharap adanya kesempatan kerja yang setara dan perlindungan yang memadai bagi kelompok-kelompok ini.
11. Pelatihan Hadapi Otomatisasi
Perkembangan teknologi dan otomatisasi membawa tantangan tersendiri bagi pekerja. Buruh meminta agar pemerintah menyediakan pelatihan keterampilan yang memadai, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja.
Dudung Abdurachman menyatakan bahwa seluruh aspirasi ini akan diperhatikan dan diteruskan kepada pihak-pihak berwenang. “KSP akan melakukan koordinasi agar aspirasi ini sampai kepada kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan, terutama DPR RI,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa pemerintah dan buruh memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan dunia kerja yang adil, produktif, dan sejahtera. Namun, perlindungan pekerja harus sejalan dengan keberlanjutan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Dudung mengungkapkan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dan kritik dari pekerja, dan perbedaan pandangan dalam pembahasan kebijakan adalah hal yang wajar. “Yang terpenting adalah komunikasi yang tidak terputus dan penyelesaian setiap persoalan melalui dialog,” pungkasnya.
➡️ Baca Juga: Taman Budaya Sumbar Gelar Pertunjukan Seni Memperingati Chairil Anwar di Hari Puisi Nasional
➡️ Baca Juga: Manfaatkan Posko Mudik di Jalur Pantura untuk Pengguna Federal Oil dengan Optimal