Krisis energi global yang dipicu oleh berbagai faktor geopolitik, termasuk penutupan Selat Hormuz, seharusnya menjadi titik balik bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan energi. Langkah ini perlu diselaraskan dengan potensi yang dimiliki, daya dukung lingkungan, serta keseimbangan ekologi yang berkelanjutan.
Pentingnya Kedaulatan Energi di Era Krisis
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa pemerintah harus menghindari kebijakan yang bersifat pragmatis dan jangka pendek. Kebijakan semacam itu berpotensi memperburuk krisis ekologi dengan mengandalkan “solusi palsu” energi, seperti mengganti seluruh armada kendaraan dengan kendaraan listrik tanpa perencanaan yang matang.
Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi, menekankan bahwa ketika harga energi mentah seperti minyak dan bahan bakar melonjak hingga sulit diperoleh, beban subsidi pemerintah pun meningkat. Hal ini selanjutnya dapat menekan ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dampak Ekonomi dari Ketergantungan Energi
Dampak dari situasi ini bukan hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga menunjukkan ketidakseimbangan sistem energi modern dengan daya dukung lingkungan. Uli menambahkan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada energi fosil dapat memperburuk kondisi yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.
Pemerintah kemungkinan akan menggunakan kondisi ini sebagai alasan untuk mempercepat pengembangan energi berbasis bio, termasuk biodiesel, bioetanol, dan biomassa kayu. Selain itu, ada upaya untuk mengganti kendaraan berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik serta terus meningkatkan kapasitas energi berbasis panas bumi.
Risiko Lingkungan dari Solusi Sementara
Uli juga memperingatkan bahwa memilih untuk kembali ke solusi energi yang tidak berkelanjutan hanya akan memperparah dampak ekologis dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Deforestasi, pencemaran lingkungan, dan konflik agraria adalah beberapa konsekuensi yang muncul akibat eksploitasi bisnis energi.
“Di sinilah pentingnya konsep kedaulatan energi. Jika proses pembangkitan energi dilakukan secara demokratis dan sesuai dengan potensi lokal serta daya dukung lingkungan, maka Indonesia tidak akan terlalu tertekan oleh krisis energi akibat dinamika geopolitik global,” jelas Uli.
Pentingnya Reformasi Kebijakan Energi
Untuk jangka panjang, diperlukan reformasi kebijakan yang signifikan. Salah satu langkah penting adalah penyusunan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang fokus pada energi terbarukan yang berkeadilan, sekaligus menutup celah bagi solusi yang memperpanjang ketergantungan pada energi fosil.
Mengurangi Ketergantungan pada Energi Fosil
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), menyerukan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak impor. Ini bisa dilakukan dengan memperkuat transportasi publik, mempercepat adopsi kendaraan listrik, serta mengembangkan bioenergi yang berkelanjutan.
- Percepat adopsi kendaraan listrik.
- Kembangkan bioenergi yang berkelanjutan.
- Terapkan standar efisiensi energi yang lebih ketat.
- Implementasikan fuel economy standard untuk semua jenis kendaraan.
- Perkuat jaringan listrik yang lebih fleksibel.
Strategi Pembangunan Energi Terbarukan
Pembangunan energi terbarukan harus dipercepat, termasuk akselerasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap untuk semua segmen pelanggan. Selain itu, perlu ada pengembangan sistem penyimpanan energi yang efektif agar kebutuhan dan harga energi domestik tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi pasar minyak dunia.
Menciptakan Mobilitas yang Berkelanjutan
Kota juga perlu diatur sedemikian rupa untuk mendukung sistem mobilitas yang lebih efisien dalam penggunaan energi. Ini termasuk integrasi antar moda transportasi, pengembangan transit-oriented development, dan penataan ruang yang mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi untuk perjalanan sehari-hari.
Ketahanan Energi sebagai Agenda Strategis Nasional
“Ketahanan energi harus menjadi bagian dari agenda keamanan ekonomi nasional. Dengan demikian, transisi energi tidak hanya dilihat sebagai isu perubahan iklim, tetapi juga sebagai strategi untuk melindungi fiskal, industri, dan daya beli masyarakat,” tutup Fabby Tumiwa.
Dengan tantangan yang ada, penutupan Selat Hormuz bisa menjadi kesempatan berharga bagi Indonesia untuk mempercepat transisi menuju kedaulatan energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Ini saatnya bagi bangsa ini untuk merancang kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap krisis, tetapi juga visioner untuk masa depan yang lebih baik.
➡️ Baca Juga: Faktor Penyebab Rendahnya Persentase Penjualan Motor Listrik di Pasar Indonesia
➡️ Baca Juga: Cara Efektif Mengoptimalkan Penggunaan AirDrop di iPhone Setiap Hari
