Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menekankan pentingnya agar Ombudsman RI (ORI) dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya intimidasi atau tekanan. Pernyataan ini disampaikan setelah ORI melakukan inspeksi mendadak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan menemukan sejumlah masalah yang perlu ditindaklanjuti.
Pentingnya Independensi Ombudsman RI
Mardani menegaskan bahwa ketika lembaga pengawas seperti Ombudsman menemukan berbagai persoalan, adalah tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa temuan tersebut dapat diinvestigasi secara terbuka dan mendapatkan tindak lanjut yang sesuai. “Ketika lembaga pengawas menemukan persoalan, tugas kita adalah memastikan temuannya dapat diperiksa secara terbuka dan ditindaklanjuti,” ujarnya di Jakarta.
Menurut Mardani, pengawasan yang efektif hanya dapat terwujud jika Ombudsman diberikan kebebasan penuh dalam mengumpulkan fakta, menyampaikan temuan, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal ini menjadi sangat krusial untuk menjaga integritas proses pengawasan.
Kekuatan Temuan Melalui Dokumentasi
Lebih lanjut, Mardani menyatakan bahwa Ombudsman harus menjaga kekuatan dari setiap temuan yang dihasilkan melalui dokumentasi yang komprehensif. “Independensi lembaga pengawas semakin kuat ketika prosesnya adil dan hasilnya dapat diuji,” tambahnya.
Dia juga menekankan bahwa temuan dari Ombudsman di Lapas Cibinong harus didampingi agar setiap bentuk malaadministrasi dalam pelayanan publik dapat diperbaiki. “Kejadian di Lapas Cibinong juga mesti memberi ORI semangat agar terus bekerja detail dan fokus, serta tidak terpengaruh dengan intimidasi dari pihak mana pun,” ungkap Mardani.
Dukungan Terhadap Ombudsman RI
Mardani menilai bahwa dukungan konkret terhadap Ombudsman perlu diwujudkan melalui perlindungan kerja yang jelas serta penjagaan integritas dalam proses pemeriksaan. Hal ini bertujuan agar para pemeriksa dapat menjalankan tugas mereka dengan aman, tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun.
“Komisi II DPR RI mendorong Ombudsman untuk selalu aktif dalam memastikan bahwa kementerian dan lembaga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan Ombudsman dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal.
Prosedur Internal untuk Melindungi Integritas
Di sisi lain, Mardani juga menyoroti pentingnya Ombudsman untuk memiliki prosedur internal yang jelas. Prosedur ini harus mencakup pencatatan dan pelaporan apabila para pemeriksa mengalami tekanan, gangguan, atau upaya-upaya yang berpotensi mempengaruhi hasil pemeriksaan mereka.
- Pengawasan yang transparan
- Dokumentasi yang lengkap
- Prosedur pelaporan yang jelas
- Perlindungan terhadap para pemeriksa
- Independensi lembaga pengawas
“Setiap laporan perlu dinilai berdasarkan fakta dan ditangani melalui lembaga yang berwenang. Langkah ini memberikan kepastian bagi petugas tanpa membangun dugaan tentang adanya ancaman yang belum terbukti,” jelasnya.
Temuan Ombudsman di Lapas Cibinong
Sebelumnya, Ombudsman menemukan adanya dugaan mengenai sepuluh hunian dengan fasilitas yang tidak sesuai saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada tanggal 23 September. Temuan ini menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya menjaga standar pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan.
Ombudsman juga mengalami penolakan untuk masuk ke blok warga binaan sebelum akhirnya berhasil menemukan sejumlah bangunan di area lain dalam lapas tersebut. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh Ombudsman dalam menjalankan tugas pengawasan mereka.
Standar Pelayanan Publik yang Diharapkan
Sementara itu, Ombudsman RI sedang merumuskan indikator untuk 12 jenis malaadministrasi. Indikator ini akan menjadi acuan dalam mengidentifikasi potensi kesalahan dan mendorong perbaikan pelayanan publik secara sistematis.
Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, menyatakan bahwa penyusunan indikator tersebut merupakan respons terhadap dorongan dari Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung pada tanggal 29 September. “Kami akan segera menindaklanjuti permintaan Komisi II untuk menyiapkan standar pelayanan publik. Kami perlu memastikan bahwa standar layanan dilakukan dengan penuh komitmen,” ungkap Syafrida.
Dengan adanya inisiatif untuk merumuskan indikator malaadministrasi dan meningkatkan standar pelayanan publik, diharapkan Ombudsman RI dapat berfungsi lebih efektif dalam melayani masyarakat. Dukungan dari DPR sangat penting untuk memastikan bahwa Ombudsman dapat bekerja tanpa tekanan dan dengan integritas yang tinggi.
➡️ Baca Juga: Borderlands 4 Update 1.10 Meluncurkan Story Pack 2 dan Vault Hunter Baru yang Menarik
➡️ Baca Juga: Pemerintah Mengatur Penggunaan AI oleh Pelajar untuk Meningkatkan Pembelajaran
