Jakarta – Dalam uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri yang diadakan di Komisi III DPR RI pada Kamis, 1 Oktober 2026, Komjen Pol Suyudi Ario Seto menyoroti fenomena yang belakangan ini mencuat, yaitu “no viral no justice.” Dalam pandangannya, masyarakat tidak seharusnya menunggu suatu kasus menjadi viral di media sosial agar laporan mereka mendapatkan perhatian dan penanganan dari pihak kepolisian. Suyudi menekankan pentingnya perubahan dalam mekanisme pelayanan kepolisian, di mana setiap laporan harus diproses dari tahap awal, mulai dari verifikasi hingga penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku.
Transformasi Pelayanan Kepolisian
Suyudi menegaskan bahwa logika yang harus diubah adalah bukan menunggu viral, tetapi segera menangani setiap laporan yang masuk. “Setiap laporan harus diverifikasi, ditangani, diberikan informasi mengenai perkembangan kasus, dan diselesaikan berdasarkan hukum,” ujar Suyudi di hadapan anggota Komisi III DPR RI.
Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat merasa lebih dihargai dan mendapatkan keadilan. Laporan yang dibuat bukan sekadar prosedur administratif, melainkan representasi harapan masyarakat akan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Keberadaan mekanisme yang transparan dalam penanganan laporan sangat penting agar pelapor dapat mengikuti perkembangan kasus tanpa harus mencari informasi secara informal.
Makna Laporan Polisi bagi Masyarakat
Bagi korban kejahatan, laporan polisi bukanlah sekadar formalitas; itu adalah harapan bahwa negara akan memberikan perlindungan. Suyudi menegaskan bahwa proses hukum harus terlihat adil dan transparan. Ia menekankan pentingnya masyarakat untuk didengar dan dihormati, serta mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai perkembangan kasus yang mereka laporkan.
- Masyarakat harus dilibatkan dalam proses hukum.
- Pelapor berhak mendapatkan informasi yang transparan.
- Penanganan laporan harus dilakukan secara profesional.
- Proses hukum harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Perlunya penegakan hukum yang adil dan konsisten.
Konsep Polisi Bersama Masyarakat
Selain isu penanganan laporan, Suyudi juga memperkenalkan doktrin kepemimpinan yang disebut “Polisi Bersama Masyarakat.” Konsep ini menjadi bagian dari arah transformasi Polri, yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi pelayanan. Menurut Suyudi, ini bukan sekadar jargon, melainkan sebuah komitmen untuk menjadikan kepolisian lebih responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat.
Transformasi ini diharapkan dapat menggantikan berbagai program strategis sebelumnya, seperti Promoter dan Presisi, yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Melalui pendekatan baru ini, Polri diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat meningkat.
Implementasi Kebijakan yang Berorientasi pada Masyarakat
Untuk mewujudkan doktrin Polisi Bersama Masyarakat, Suyudi menekankan perlunya implementasi kebijakan yang lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup pelatihan bagi anggota kepolisian untuk memahami dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat setempat.
- Pelatihan bagi petugas kepolisian untuk meningkatkan kompetensi.
- Pengembangan program interaksi antara polisi dan masyarakat.
- Peningkatan layanan publik yang responsif.
- Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil.
- Penggunaan teknologi untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat.
Menjawab Tantangan Kepercayaan Publik
Masyarakat sering kali skeptis terhadap kepolisian, terutama terkait dengan isu transparansi dan akuntabilitas. Suyudi menyadari bahwa tantangan ini harus dihadapi dengan serius. Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata.
Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain adalah memperkuat sistem pengaduan publik, memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, serta menindaklanjuti setiap laporan dengan serius. Tidak hanya itu, Suyudi juga menekankan perlunya sosialisasi tentang hak-hak masyarakat dalam proses hukum, sehingga masyarakat merasa lebih empowered untuk melapor tanpa rasa takut.
Pentingnya Akuntabilitas dalam Penanganan Kasus
Akuntabilitas menjadi salah satu pilar penting dalam penegakan hukum. Suyudi menekankan bahwa setiap anggota kepolisian harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Penanganan laporan harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Jika ada pelanggaran, harus ada sanksi yang tegas.
- Pemberian sanksi bagi anggota kepolisian yang melanggar prosedur.
- Pengawasan yang ketat terhadap proses penanganan laporan.
- Transparansi dalam pelaporan hasil penyelidikan kepada masyarakat.
- Peningkatan sistem informasi agar masyarakat bisa mengikuti perkembangan kasus.
- Komitmen untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem penegakan hukum.
Kesimpulan
Dengan penekanan pada pentingnya penanganan laporan secara cepat dan transparan, Komjen Pol Suyudi Ario Seto menunjukkan komitmennya untuk membawa perubahan positif dalam institusi kepolisian. Melalui konsep Polisi Bersama Masyarakat, diharapkan dapat terjalin hubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak. Masyarakat harus merasa bahwa laporan mereka bukan hanya sebuah formalitas, tetapi merupakan langkah awal menuju keadilan yang nyata.
➡️ Baca Juga: HUT ke-81 RI di Papua Pegunungan, Upacara Wamena Berjalan Sukses dan Tertib
➡️ Baca Juga: 81,1% Perekrut Kini Utamakan Badge Digital Dibandingkan Ijazah Tradisional
