Indonesia semakin memperkuat posisinya di panggung global dengan keikutsertaan QRIS dalam sistem pembayaran lintas batas negara-negara BRICS. Langkah ini dinilai sebagai terobosan strategis oleh para ekonom, termasuk Celios.
Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro pada Juli mendatang. Acara ini menjadi momen penting bagi Indonesia sebagai anggota resmi sejak Januari 2025.
Implementasi QRIS sendiri sudah berhasil di beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Perluasan jaringan ini menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi era pembayaran digital global.
Bank Indonesia terus memperluas kerja sama untuk memastikan sistem ini dapat digunakan secara lancar. Informasi lebih lanjut tentang perkembangan terbaru QRIS bisa dilihat di arah baru sistem pembayaran digital Indonesia.
QRIS RI Ikut Pembayaran Lintas BRICS: Langkah Strategis Indonesia
Kolaborasi antarnegara BRICS membuka peluang baru bagi transaksi lintas batas yang lebih efisien. Inisiatif ini sejalan dengan deklarasi pemimpin BRICS untuk memperkuat kerjasama ekonomi berbasis teknologi digital.
Latar Belakang Keterlibatan QRIS dalam BRICS
Negara-negara BRICS sepakat mengurangi ketergantungan pada mata uang asing dengan mengoptimalkan sistem pembayaran lokal. Indonesia, melalui Bank Indonesia, aktif berkontribusi dalam proyek percontohan interoperabilitas DCMS.
Regulasi No. 21/2019 tentang standarisasi QR menjadi fondasi kuat. Tantangan teknis seperti harmonisasi protokol antarnegara masih menjadi fokus utama.
Peran Bank Indonesia dalam Inisiatif Pembayaran Lintas Batas
Sejak 2019, BI membangun infrastruktur pendukung untuk transaksi digital. Langkah strategisnya meliputi:
- Uji coba integrasi dengan bank sentral anggota BRICS
- Pengembangan kebijakan multi-currency settlement
- Edukasi pelaku usaha tentang manfaat transaksi lintas batas
Dukungan teknologi ini mempercepat realisasi perdagangan regional yang lebih inklusif.
Kemitraan dan Implementasi QRIS di Berbagai Negara
Jaringan pembayaran digital Indonesia terus berkembang ke berbagai belahan dunia. Sistem ini tidak hanya memudahkan transaksi domestik, tapi juga membuka pintu bagi kerja sama internasional.
Negara-Negara yang Sudah Terhubung
Beberapa negara di kawasan ASEAN telah sukses mengadopsi sistem ini. Malaysia, Thailand, dan Singapura menjadi pionir dalam integrasi awal.
Keberhasilan di kawasan Asia Tenggara menjadi landasan kuat untuk ekspansi lebih luas. Berikut pencapaian terkini:
- Malaysia: Integrasi penuh sejak 2023 dengan volume transaksi tumbuh 120%
- Thailand: Digunakan di 85% merchant utama
- Singapura: Pilihan pembayaran favorit turis Indonesia
Perluasan ke Pasar Global
Bank Indonesia sedang menjajaki kerja sama dengan beberapa negara penting. Korea Selatan dan India menjadi prioritas utama dalam rencana perluasan.
Di Timur Tengah, Arab Saudi menjadi pasar potensial dengan banyaknya pekerja migran Indonesia. Tantangan utama adalah menyesuaikan dengan regulasi setempat yang ketat.
Proyeksi implementasi di kawasan ini ditargetkan Juli 2025. Persiapan teknis meliputi:
- Harmonisasi standar kode
- Penyelarasan sistem keamanan
- Uji coba multi-mata uang
Perluasan jaringan ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Selain mempermudah transaksi, juga memperkuat posisi Indonesia di peta ekonomi digital global.
Implikasi Ekonomi dan Tantangan yang Dihadapi
Ekspansi jaringan pembayaran digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru bagi Indonesia. Perluasan ini tidak hanya berdampak pada sektor finansial, tapi juga mempengaruhi hubungan perdagangan internasional. Bank Indonesia terus memantau perkembangan untuk memastikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.
Dampak Positif bagi Perekonomian Indonesia
Integrasi dengan jaringan BRICS diperkirakan meningkatkan transaksi non-tunai hingga 40% dalam dua tahun mendatang. Efisiensi sistem ini memberikan manfaat nyata:
- Pengurangan biaya transaksi ekspor-impor hingga 15%
- Stabilisasi nilai tukar rupiah melalui transaksi langsung dalam mata uang lokal
- Percepatan arus perdagangan dengan negara anggota BRICS
Menurut analisis terbaru, langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi multilateral.
Sorotan AS dan Hambatan Perdagangan
Kebijakan protektif Indonesia mendapat sorotan dari pemerintah Amerika Serikat. Dokumen resmi USTR mengkritik regulasi Bank Indonesia tentang pembatasan kepemilikan asing di infrastruktur pembayaran.
Tantangan utama terletak pada harmonisasi kebijakan:
- Batasan 20% kepemilikan asing di Gerbang Pembayaran Nasional
- Perbedaan standar keamanan dengan sistem Barat
- Tekanan untuk membuka akses lebih luas bagi perusahaan asing
Meski demikian, otoritas moneter tetap berkomitmen menjaga kedaulatan digital sambil memperluas kerja sama internasional.
Kesimpulan
Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota BRICS membuka babak baru dalam diplomasi ekonomi digital. Presiden Prabowo Subianto akan memainkan peran kunci dalam KTT BRICS 2025 untuk memperkuat posisi negara di kancah global.
Kolaborasi ini menunjukkan potensi besar sistem pembayaran digital Indonesia sebagai model bagi negara berkembang. Dengan rencana ekspansi ke 10 negara pada 2026, dampak positif bagi perekonomian nasional semakin nyata.
Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan otoritas moneter menjadi kunci sukses. Seperti diungkapkan dalam strategi ekonomi, langkah ini memperkuat ketahanan finansial Indonesia di tengah gejolak global.
