Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pasokan sapi perah guna memenuhi kebutuhan susu, terutama dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemandirian pangan di daerah, mengingat pentingnya akses terhadap susu berkualitas bagi masyarakat.
Kekurangan Populasi Sapi Perah di NTB
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Muhamad Riadi, mengungkapkan bahwa saat ini populasi sapi perah di NTB masih jauh dari mencukupi kebutuhan lokal. Dalam pernyataannya di Mataram pada hari Jumat, ia menegaskan, “NTB belum memiliki jumlah sapi perah yang memadai, sementara masyarakat sangat membutuhkan susu, terutama untuk kebutuhan program MBG.”
Situasi ini memunculkan tantangan besar bagi pemerintah daerah. Tanpa adanya budidaya sapi perah yang memadai, masyarakat hanya berperan sebagai konsumen. Oleh karena itu, langkah strategis diperlukan agar masyarakat tidak hanya terpaku pada kebutuhan, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian lokal.
Potensi Pengembangan Sentra Sapi Perah
Pemerintah NTB kini tengah melakukan pemetaan wilayah yang memiliki potensi untuk dijadikan pusat pengembangan sapi perah. Beberapa daerah yang dianggap memiliki iklim yang mendukung antara lain Sembalun, Santong, Timba Nuh, Sapit, Suwela, dan Suranadi, yang terkenal dengan suhu sejuk dan ketersediaan air yang melimpah.
Sejarah Usaha Sapi Perah di NTB
Riadi juga mencatat bahwa di masa lalu, telah pernah dilakukan upaya mendatangkan sejumlah sapi perah ke Sembalun, namun sayangnya upaya tersebut tidak berhasil berkembang. “Dulu pernah diupayakan sebanyak 10 ekor sapi, tetapi sayangnya tidak ada perkembangan yang signifikan,” ungkapnya.
Pendekatan Komprehensif untuk Keberhasilan Program
Untuk memastikan keberhasilan program pengembangan sapi perah ke depan, Riadi menekankan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh. Ini mencakup persiapan lingkungan yang sesuai, penyediaan pakan yang berkualitas, dan dukungan kepada para peternak agar mereka dapat beradaptasi dan berinovasi dalam budidaya sapi perah.
- Persiapan lingkungan yang mendukung
- Penyediaan pakan yang berkualitas
- Dukungan dan pendampingan bagi peternak
- Inovasi dalam budidaya sapi perah
- Pengembangan jaringan pemasaran lokal
Peran Pemerintah dalam Memfasilitasi Pemasukan Sapi Perah
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB menyatakan komitmennya untuk mendukung upaya pemasukan sapi perah ke wilayah Nusa Tenggara Barat. Dukungan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang sehat bagi pengembangan budidaya sapi perah.
“Pemerintah memiliki peran penting sebagai pengambil kebijakan yang menciptakan ruang bagi kepentingan masyarakat,” tegas Riadi, menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerjasama berbagai pihak.
Data Populasi Sapi Perah di Indonesia dan NTB
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan memiliki populasi sapi perah sebanyak 499.360 ekor. Namun, keadaan di Nusa Tenggara Barat sangat mencolok, dengan hanya terdaftar dua ekor sapi perah yang berada di Kabupaten Sumbawa. Hal ini menunjukkan urgensi untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam meningkatkan pasokan sapi perah di daerah ini.
Strategi untuk Meningkatkan Budidaya Sapi Perah
Agar upaya ini berhasil, perlu ada strategi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, peternak, dan masyarakat. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:
- Pelatihan bagi peternak mengenai teknik budidaya yang efisien
- Peningkatan kualitas pakan dan pengelolaan limbah ternak
- Fasilitasi akses ke pasar untuk produk susu
- Penyuluhan mengenai pentingnya gizi bagi kesehatan masyarakat
- Kolaborasi dengan lembaga penelitian untuk inovasi budidaya
Kesimpulan dan Harapan Masa Depan
Dengan adanya komitmen dari pemerintah dan kolaborasi yang baik antara semua pihak, harapan untuk meningkatkan pasokan sapi perah di NTB dapat terwujud. Ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan susu masyarakat, tetapi juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan di daerah ini. Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat dan kemandirian pangan di Nusa Tenggara Barat.
➡️ Baca Juga: DPRD Bandung Barat Mendorong Optimalisasi Anggaran untuk Atasi SiLPA yang Membengkak
➡️ Baca Juga: Jembatan Ambruk di Rumpin, Rumah Warga Rusak serta Motor dan Uang Tunai Rp50 Juta Hilang
