Jakarta – Krisis energi global yang disebabkan oleh dinamika geopolitik, termasuk penutupan Selat Hormuz, seharusnya menjadi momen bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan energi. Ini harus sejalan dengan potensi sumber daya, daya dukung lingkungan, serta menjaga keseimbangan ekosistem yang ada.
Risiko Energi Fosil dalam Krisis Energi Global
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk tidak terjebak dalam kebijakan jangka pendek yang pragmatis. Kebijakan tersebut dapat memperparah krisis ekologi dan menghasilkan apa yang disebut “solusi semu” dalam energi, seperti upaya mengganti seluruh kendaraan dengan kendaraan listrik.
Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi, menjelaskan bahwa ketika harga bahan baku energi, seperti minyak dan bahan bakar, melonjak dan sulit diperoleh, maka beban subsidi pemerintah juga meningkat. Hal ini pada akhirnya akan membatasi ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dampak Ekonomi dan Sosial dari Kenaikan Harga Energi
Akibat dari situasi ini adalah inflasi yang meningkat, terutama melalui kenaikan biaya transportasi dan logistik. Kenaikan biaya ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga pangan. Selain itu, gangguan dalam rantai pasok global dapat mengakibatkan keterlambatan dalam impor serta kelangkaan energi dalam jangka pendek.
“Kondisi ini lebih dari sekadar masalah ekonomi yang akan berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Ini juga mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem energi modern yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan akibat ketergantungan yang berlebihan pada energi fosil,” ungkap Uli di Jakarta baru-baru ini.
Perlunya Kebijakan Energi Berkelanjutan
Uli menambahkan bahwa para pengambil kebijakan mungkin akan memanfaatkan situasi ini sebagai alasan untuk mempercepat pengembangan energi berbasis bio, seperti biodiesel, bioetanol, dan biomassa kayu. Selain itu, mereka juga akan berupaya mengganti seluruh kendaraan dengan kendaraan listrik dan terus membangun pembangkit energi berbasis panas bumi.
Namun, pilihan untuk kembali pada ketergantungan terhadap solusi energi yang tidak berkelanjutan ini jelas berisiko memperburuk dampak ekologis dan pelanggaran hak asasi manusia. Eksplorasi bisnis energi sering kali berujung pada deforestasi, degradasi lahan, pencemaran lingkungan, konflik agraria, serta kekerasan dan bencana ekologis.
Kedaulatan Energi: Solusi Berkelanjutan untuk Krisis
“Di sinilah pentingnya konsep kedaulatan energi. Jika model pembangkitan energi dibangun secara demokratis dan berdasarkan potensi daerah, serta sesuai dengan daya dukung lingkungan, maka krisis energi akibat faktor geopolitik global tidak akan terlalu membebani Indonesia,” jelasnya.
Dalam jangka panjang, reformasi kebijakan sangat diperlukan. Salah satunya adalah penyusunan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang secara jelas memprioritaskan energi terbarukan yang berkeadilan, serta menutup celah bagi solusi semu yang hanya akan memperpanjang ketergantungan pada energi fosil.
Mendorong Inovasi dalam Energi Terbarukan
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, meminta agar pemerintah mengurangi ketergantungan sistemik pada bahan bakar minyak impor. Ini dapat dilakukan melalui penguatan sistem transportasi publik, mempercepat adopsi kendaraan listrik, serta mengembangkan bioenergi yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan standar efisiensi energi yang lebih ketat juga sangat diperlukan, termasuk penerapan standar efisiensi bahan bakar untuk semua jenis kendaraan.
- Penguatan transportasi publik untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
- Peningkatan adopsi kendaraan listrik sebagai langkah nyata mengurangi penggunaan energi fosil.
- Pengembangan bioenergi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
- Penerapan standar efisiensi energi yang dapat mengurangi biaya operasional.
- Pembangunan infrastruktur yang mendukung energi terbarukan.
Strategi Pembangunan Energi yang Berkelanjutan
Pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan energi terbarukan dan mendorong akselerasi penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap untuk berbagai segmen pelanggan. Penting untuk membangun dan memperkuat jaringan listrik yang lebih fleksibel, serta mengembangkan sistem penyimpanan energi. Dengan demikian, kebutuhan dan harga energi domestik tidak terlalu dipengaruhi oleh volatilitas pasar minyak global.
Selain itu, penataan kota yang mendukung sistem mobilitas yang lebih hemat energi melalui integrasi antar moda transportasi, pengembangan transit-oriented development, dan pengaturan ruang yang mengurangi kebutuhan perjalanan sehari-hari dengan kendaraan pribadi sangat penting.
Menjadikan Ketahanan Energi sebagai Agenda Nasional
“Ketahanan energi harus dijadikan sebagai agenda utama dalam keamanan ekonomi nasional. Dengan demikian, transisi energi harus dipandang bukan hanya sebagai isu perubahan iklim, tetapi juga sebagai strategi untuk melindungi fiskal, industri, dan daya beli masyarakat,” pungkas Fabby.
➡️ Baca Juga: Polda Metro Jaya Luncurkan Operasi Ketupat Jaya 2026 pada 13-25 Maret
➡️ Baca Juga: Kendaraan di Jakarta Lancar Selama Natal, Tahun Baru, Imlek, Nyepi, dan Lebaran
