dyah roro esti jihan nurlela komoditas unggulan Pemprov Lampung Provinsi ubi kayu Wakil Gubernur Lampung wakil menteri perdagangan

Sinergi Tata Niaga Ubi Kayu: Pertemuan Wagub Jihan Nurlela dan Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti di Jakarta

ELISABET SILALAHI1 minggu ago

4 3 minutes read

Pertemuan antara Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dan Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti, di Jakarta pada 22 April 2026, menandai langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Fokus utama dari pertemuan ini adalah untuk meningkatkan tata niaga ubi kayu, salah satu komoditas unggulan dari Provinsi Lampung. Dengan potensi yang besar ini, kedua pihak berkomitmen untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan bagi semua pelaku usaha.

Menggali Potensi Tata Niaga Ubi Kayu di Lampung

Ubi kayu merupakan salah satu komoditas strategis yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi Provinsi Lampung. Dalam pertemuan tersebut, Jihan Nurlela menggarisbawahi posisi Lampung sebagai penghasil utama ubi kayu di Indonesia. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan kebijakan yang tepat serta dukungan teknologi modern dalam sistem perdagangan.

Dalam konteks ini, penguatan tata niaga ubi kayu tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas produksi, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan sistem perdagangan itu sendiri. Hal ini penting agar para petani dan pelaku usaha dapat merasakan manfaat secara langsung dari hasil kerja keras mereka.

Peran Pemerintah dalam Mengoptimalkan Tata Niaga

Pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil langkah konkret dengan menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) untuk ubi kayu sebesar Rp1.350 per kilogram, dengan batas maksimal rafaksi sebesar 15%. Kenaikan harga di lapangan yang mencapai Rp1.450 per kilogram menunjukkan adanya perbaikan dalam tata niaga yang diharapkan dapat menguntungkan para petani.

Harga Acuan Pembelian (HAP) adalah Rp1.350 per kilogram.
Batas maksimal rafaksi ditetapkan sebesar 15%.
Harga di lapangan naik menjadi Rp1.450 per kilogram.
Langkah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani.
Pentingnya kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian.

Standardisasi dan Pengukuran Kadar Pati

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam tata niaga ubi kayu adalah kurangnya standardisasi dalam pengukuran kadar pati. Hal ini berdampak langsung pada penetapan harga di tingkat industri. Jihan Nurlela menekankan bahwa percepatan implementasi alat ukur kadar pati sangat penting untuk memberikan kepastian yang lebih baik bagi para petani dan pelaku usaha.

Dengan adanya alat ukur ini, diharapkan dapat tercipta standar yang jelas dan adil, sehingga harga yang ditetapkan dapat mencerminkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Ini akan memberikan rasa aman bagi petani dalam melakukan penanaman dan penjualan ubinya.

Kolaborasi Berkelanjutan antara Pusat dan Daerah

Jihan juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem perdagangan komoditas. Hal ini mencakup dukungan dari Kementerian Perdagangan dalam mengedukasi dan mensosialisasikan alat ukur kadar pati kepada industri tapioka. Selain itu, pengawasan terhadap tera timbangan juga menjadi aspek penting dalam menjaga keadilan dalam perdagangan.

Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertib dan transparan, sehingga semua pihak, terutama petani, dapat merasakan manfaatnya. Dengan penguatan komunikasi dan koordinasi, peluang untuk meningkatkan daya saing produk ubi kayu Lampung di pasar nasional dan internasional semakin terbuka lebar.

Strategi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti, menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menciptakan sistem perdagangan yang tidak hanya transparan tetapi juga berkeadilan. Sinergi ini sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, terutama bagi komoditas unggulan seperti ubi kayu.

Melalui strategi yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Lampung dapat semakin memperkokoh posisinya sebagai pusat produksi komoditas unggulan nasional. Ini bukan hanya tentang meningkatkan angka produksi, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Langkah Selanjutnya dalam Tata Niaga Ubi Kayu

Untuk mencapai tujuan ini, langkah-langkah konkret perlu diambil, termasuk:

Implementasi alat ukur kadar pati yang efektif dan efisien.
Peningkatan edukasi bagi petani dan pelaku usaha tentang standar kualitas.
Penguatan regulasi untuk memastikan harga yang adil bagi semua pihak.
Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sistem tata niaga yang ada.
Pengembangan teknologi pertanian yang memadai untuk meningkatkan produktivitas.

Kesimpulan yang Menggerakkan Aksi

Dengan pertemuan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah bisa semakin solid dalam upaya memperbaiki tata niaga ubi kayu. Melalui kolaborasi dan inovasi, sektor pertanian di Lampung dapat berkembang pesat, memberikan manfaat bagi petani serta masyarakat luas. Memperkuat sistem perdagangan yang transparan, tertib, dan berkeadilan akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Keberhasilan tata niaga ubi kayu bukan hanya berdampak pada ekonomi daerah, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi ketahanan pangan nasional. Semua pihak harus berkomitmen untuk terus berupaya menjadikan ubi kayu sebagai salah satu komoditas unggulan yang dapat diandalkan di Indonesia.