Sebuah kasus mengejutkan terjadi di lingkungan sekretariat dprd buleleng pada pertengahan 2025. Seorang oknum pegawai negeri sipil terlibat dalam kontroversi yang ramai dibahas di berbagai platform.
Peristiwa ini mulai viral setelah sebuah video diunggah di media sosial pada 9 Juli 2025. Akun bernama Widia Widia menjadi yang pertama membagikan konten tersebut, yang kemudian menyebar dengan cepat.
Dua orang yang disebut terlibat adalah IGAPW, S.Pd. dan WA. Keduanya diketahui bekerja di instansi yang sama. Yang menarik, pengangkatan IGAPW sebagai PPPK justru dilakukan pada 20 Juni 2025, meski kasus ini sedang dalam penyelidikan.
Insiden ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan integritas lembaga tersebut. Dampaknya terhadap reputasi dprd buleleng pun mulai terlihat.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya menjaga etika kerja dan norma sosial, terutama bagi para aparatur sipil negara.
Kronologi Viralnya Kasus Perselingkuhan ASN DPRD Buleleng
Awal mula kasus ini terungkap melalui bukti visual yang tersebar luas. Dua rekaman berdurasi pendek menjadi sorotan utama di platform digital.
Video dan Unggahan Media Sosial yang Membuat Kasus Ini Viral
Pada 9 Juli 2025, sebuah akun Facebook bernama Widia Widia mengunggah dua video berdurasi 2 menit 29 detik dan 1 menit 31 detik. Konten ini menunjukkan momen penggerebekan di kos-kosan Banyuning Lestari.
Beberapa hal yang terekam dalam video:
- Kondisi salah satu pegawai hanya mengenakan pakaian dalam.
- Suara teriakan dan tangisan dari pihak yang terlibat.
- Reaksi spontan warga sekitar yang menyaksikan kejadian.
Identitas dan Posisi Pegawai yang Terlibat
Peristiwa ini terjadi pada 9 April 2025, tetapi baru viral tiga bulan kemudian. Pelaku utama adalah IGAPW, seorang tenaga administrasi umum di sekretariat setempat.
Motif istri GA memviralkan kasus ini karena:
- Pengkhianatan berulang oleh pasangannya.
- Gagalnya proses mediasi internal sebelumnya.
Dokumen pendukung seperti surat panggilan resmi dan laporan polisi turut memperkuat kasus ini. Proses hukum masih berjalan hingga kini.
Respons DPRD Buleleng Terhadap Dugaan Perselingkuhan
Lembaga legislatif setempat segera mengambil langkah tegas menyikapi kasus yang mencoreng nama baik instansi. Plt Sekretaris Gede Wardana memimpin proses penanganan dengan serangkaian tindakan konkret.
Pemanggilan dan Mediasi oleh Sekretariat DPRD
Proses penyelesaian diawali dengan pemanggilan resmi sebanyak tiga kali. Setiap tahap memiliki jadwal terperinci yang disusun oleh bagian kepegawaian.
Mediasi dilakukan secara tertutup di Ruang Kepala Bagian Umum. Gede Wardana bertindak sebagai penengah utama dalam proses ini. Pendekatan kekeluargaan menjadi prioritas sebelum menempuh jalur hukum.
Sayangnya, upaya damai tidak membuahkan hasil. Kegagalan mediasi terjadi karena beberapa faktor:
- Penolakan salah satu pihak untuk berkompromi
- Adanya tekanan dari berbagai pihak terkait
- Kondisi emosional yang belum stabil
Pernyataan Resmi dari Ketua DPRD dan Plt Sekretaris
Ketut Ngurah Arya sebagai ketua lembaga memberikan keterangan pers khusus. Beliau menekankan pentingnya menjaga reputasi sekretariat dprd buleleng di mata publik.
“Kami mengharapkan penyelesaian yang elegan tanpa merugikan semua pihak. Institusi kami memiliki 170 pegawai yang tetap harus bekerja profesional,” ungkapnya.
Tim humas juga gencar meminta penghapusan konten terkait di media sosial. Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak lebih luas terhadap moral pegawai. Seperti dilaporkan NusaBali, ancaman sanksi berdasarkan UU ITE turut disiapkan bagi pelanggar.
Langkah ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menegakkan etika sekaligus melindungi nama baik instansi. Proses hukum tetap berjalan paralel dengan upaya internal.
Dampak dan Sanksi bagi ASN yang Terlibat
Kasus ini membawa konsekuensi serius bagi kedua pegawai yang terlibat. Proses penanganan dilakukan secara bertahap oleh instansi terkait untuk memastikan keadilan.
Proses Hukum dan Etik yang Dijalani
Laporan resmi telah diajukan ke BKPSDM dan Bapek Pemkab Buleleng. Proses ini melibatkan investigasi mendalam oleh tim khusus.
Perbedaan penanganan terlihat jelas antara pegawai tetap dan tenaga kontrak. Untuk PNS, mekanisme sanksi mengacu pada peraturan kepegawaian yang ketat.
Beberapa tahapan yang harus dilalui:
- Pemeriksaan oleh tim etik internal
- Pemanggilan resmi dengan saksi terkait
- Penyusunan rekomendasi sanksi oleh badan pertimbangan
Potensi Sanksi dari BKPSDM dan Bapek
Menurut sekretaris dprd, sanksi bisa berupa teguran hingga pemecatan. Tingkat hukuman tergantung pada hasil investigasi dan rekam jejak pegawai.
Untuk tenaga kontrak, kemungkinan besar akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Proses ini lebih cepat dibandingkan dengan pegawai tetap.
“Kami menjalankan proses secara netral sesuai aturan. Tidak ada pihak yang diistimewakan,” tegas Gede Wardana.
Dampak jangka panjang juga perlu dipertimbangkan. Kedua oknum berpotensi kesulitan mendapatkan pekerjaan di instansi pemerintah lainnya.
Kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga nama baik sebagai aparatur sipil negara. Sistem pengawasan di Bali pun diperkirakan akan lebih ketat setelah peristiwa ini.
Kesimpulan
Integritas lembaga publik kembali diuji dalam insiden ini. Per 10 Juli 2025, kasus masih menunggu keputusan final dari pihak berwenang.
Penyelesaian melalui jalur hukum menjadi pilihan terbaik. Hal ini melindungi nama baik institusi sekaligus memberi keadilan bagi semua pihak.
Dari April hingga Juni 2025, kasus ini memberi pelajaran penting. Setiap pegawai harus menjaga etika baik di dunia nyata maupun media sosial.
Masyarakat pun diharap bijak menyikapi berita sensitif seperti ini. Proses hukum yang sedang berjalan perlu didukung tanpa prasangka.
