Penerapan kebijakan larangan parkir di jalan lingkungan RW 1 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, mulai diberlakukan pada Maret 2024, menjadi langkah inovatif yang patut dicontoh oleh kawasan lain. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap keluhan warga mengenai parkir kendaraan yang mengganggu kenyamanan lingkungan mereka. Sanksi berupa denda parkir pucang sewu yang dikenakan sebesar Rp500 ribu bagi pelanggar, mencerminkan kesepakatan masyarakat yang dihasilkan melalui musyawarah.
Dasar Penerapan Kebijakan
Ketua RW 1 Pucang Sewu, Hendri Susanto, menjelaskan bahwa masalah parkir di wilayah mereka berakar dari keluhan warga yang merasa terganggu oleh banyaknya kendaraan yang terparkir di area permukiman. “Awalnya, keluhan ini muncul dari masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan banyaknya mobil yang terparkir di jalan,” ungkapnya. Melalui musyawarah bersama, mereka memutuskan untuk menanggapi isu ini dengan serius.
Pengurus RT dan RW kemudian mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat. Dalam pertemuan ini, mereka mengidentifikasi RT 5 dan RT 6 sebagai wilayah yang paling terdampak oleh masalah parkir. “Kami melakukan rapat dengan melibatkan semua pihak terkait. Dari situ, kami melaksanakan polling untuk mendapatkan suara dari setiap rumah,” jelas Hendri.
Mekanisme Polling untuk Keputusan
Mekanisme polling yang diterapkan menetapkan bahwa satu persil rumah dianggap satu suara. Kebijakan ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rumah memiliki representasi dalam pengambilan keputusan, terlepas dari jumlah kepala keluarga yang ada di dalamnya. “Kami memutuskan bahwa jika dalam satu persil terdapat tiga atau empat kepala keluarga, kami tetap menganggapnya sebagai satu suara, karena asumsi kami adalah satu rumah memiliki satu mobil,” jelas Hendri.
Polling yang dilakukan menghasilkan keputusan yang kemudian dibahas kembali oleh pengurus sebelum dilanjutkan dengan sosialisasi kepada warga. Proses ini berlangsung selama tiga bulan, dari Desember 2023 hingga Februari 2024, untuk memastikan setiap warga memahami dan menyetujui kebijakan yang akan diterapkan.
Sosialisasi dan Edukasi Warga
Selama periode sosialisasi, pengurus menghadapi tantangan, termasuk laporan dari warga kepada pihak kelurahan dan Dinas Perhubungan. “Kami melakukan sosialisasi selama tiga bulan, mulai dari Desember hingga Februari, untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang kebijakan ini,” kata Hendri. Dengan pendekatan ini, mereka berharap semua warga dapat menerima aturan denda parkir pucang sewu dengan baik.
Setelah masa sosialisasi berakhir, pada 1 Maret 2024, aturan denda mulai diterapkan. Besaran denda yang ditetapkan yaitu Rp500 ribu per hari merupakan hasil polling warga. “Mulai tanggal 1 Maret, kami melaksanakan denda ini. Angka Rp500 ribu dipilih oleh warga dalam polling sebagai sanksi bagi pelanggar,” jelasnya.
Aturan Jam Malam dan Toleransi
Kebijakan larangan parkir ini sejalan dengan aturan jam malam yang berlaku di RW 1 Pucang Sewu, di mana kendaraan diharapkan tidak parkir di jalan lingkungan setelah pukul 22.00 WIB. “Selama masa jabatan saya, saya meminta agar aturan jam malam dimulai pada pukul 22.00 WIB,” tegas Hendri. Hal ini menunjukkan komitmen pengurus untuk menjaga kenyamanan lingkungan selama malam hari.
Namun, pengurus masih memberikan toleransi pada jam-jam tertentu, seperti pagi hingga sore hari, dengan harapan akan kesadaran warga. Kendaraan yang hanya berhenti sebentar untuk aktivitas tertentu tidak langsung dikenakan sanksi. “Kami masih memberi toleransi di pagi hari karena mungkin ada aktivitas yang memerlukan kendaraan berhenti sejenak,” tambahnya.
Pengawasan dan Mekanisme Dispensasi
Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan, pengurus memanfaatkan sistem pengawasan berbasis teknologi, yaitu kamera CCTV. Sebanyak 32 kamera dipasang di RT 5 dan RT 6 untuk memantau kondisi jalan, khususnya setelah jam malam. “Kami memantau dengan CCTV agar kami tahu siapa yang melanggar aturan jam malam. Ini membantu kami untuk menjalankan aturan dengan lebih efektif,” jelas Hendri.
Selain pengawasan ketat, pengurus juga menyediakan mekanisme dispensasi bagi warga yang menerima tamu atau keluarga yang datang menggunakan kendaraan. Warga diminta untuk memberikan informasi melalui grup komunikasi agar pengurus dapat memberikan toleransi sesuai kebutuhan.
Manfaat dari Kebijakan Ini
Kebijakan denda parkir pucang sewu ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi semua warga. Dengan adanya aturan yang jelas dan sanksi yang tegas, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban di lingkungan mereka juga meningkat.
- Meningkatkan kenyamanan warga dengan pengurangan kendaraan di jalan lingkungan.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui polling.
- Memanfaatkan teknologi untuk pengawasan yang lebih efektif.
- Memberikan toleransi bagi warga dengan memperhatikan kebutuhan sehari-hari.
- Membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial di kalangan warga.
Dengan demikian, upaya ini tidak hanya akan mengurangi kemacetan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup di Pucang Sewu. Kebijakan ini menjadi model yang bisa diadaptasi oleh kawasan lain untuk mengatasi masalah serupa, sambil tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
➡️ Baca Juga: Summarecon Buka Hotel Baru di Serpong untuk Tingkatkan Fasilitas MICE
➡️ Baca Juga: Mobil Listrik 7 Seater Terjangkau yang Tersedia pada Mei 2026
