Kemenhub Siapkan Anggaran Rp2,06 Triliun untuk Peningkatan Layanan Transportasi Laut Tahun Depan

0 2 minutes read

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp2,06 triliun untuk mendukung peningkatan layanan transportasi laut pada tahun 2027. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem angkutan perintis, tol laut, serta berbagai layanan transportasi lainnya yang vital bagi konektivitas antar pulau. Dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menggarisbawahi pentingnya anggaran ini sebagai bagian dari Program Infrastruktur Konektivitas yang lebih besar.

Rincian Anggaran untuk Layanan Transportasi Laut

Masyhud menjelaskan bahwa dana sebesar Rp2,06 triliun akan digunakan untuk berbagai macam layanan, mulai dari angkutan perintis, angkutan barang melalui tol laut, hingga pengangkutan ternak dan layanan rede. Ini merupakan komponen penting dalam sistem transportasi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di daerah terpencil.

Komponen Utama Layanan

Angkutan perintis
Angkutan barang (tol laut)
Angkutan ternak
Angkutan rede
Kegiatan pendukung lainnya

Dari total anggaran ini, Masyhud merinci bahwa layanan keperintisan mencakup 107 layanan, yang terbagi menjadi 30 layanan penugasan pemerintah dan 77 layanan swasta. Jumlah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.

Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Wajib

Selain itu, anggaran yang dialokasikan juga akan mendukung 42 layanan angkutan barang dan enam layanan angkutan ternak, serta 17 layanan angkutan rede. Masyhud menekankan bahwa penganggaran ini difokuskan pada layanan publik yang bersifat keperintisan, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung mobilitas masyarakat di daerah yang kurang terlayani.

Pagu Anggaran 2027

Rencana anggaran ini merupakan bagian dari diskusi pagu anggaran tahun 2027 antara Kemenhub dan Komisi V DPR RI, berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Secara keseluruhan, Ditjen Perhubungan Laut mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp9,82 triliun untuk tahun 2027.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp7,01 triliun akan dialokasikan untuk Program Infrastruktur Konektivitas, sementara Rp2,81 triliun akan digunakan untuk Program Dukungan Manajemen. Masyhud menyoroti bahwa sebagian besar dana ini akan difokuskan pada kegiatan yang dianggap wajib berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan.

Prioritas Kegiatan Wajib

Masyhud juga mengungkapkan bahwa sekitar Rp8,49 triliun atau sekitar 86,48 persen dari pagu Ditjen Perhubungan Laut akan digunakan untuk kegiatan yang digolongkan sebagai wajib. Ini mencakup mandat dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan arahan dari Presiden, termasuk dukungan keselamatan dan pelayanan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Program Infrastruktur Konektivitas

Dalam konteks Program Infrastruktur Konektivitas, selain anggaran untuk layanan transportasi laut, ada juga alokasi sebesar Rp765 miliar untuk program keselamatan dan keamanan transportasi laut. Sementara itu, sebesar Rp3,71 triliun akan digunakan untuk infrastruktur konektivitas transportasi laut, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam transportasi laut.

Kebutuhan Anggaran dan Alokasi

Ditjen Perhubungan Laut juga mengalokasikan sekitar Rp462,72 miliar untuk kegiatan penunjang teknis dalam Program Infrastruktur Konektivitas. Masyhud menjelaskan bahwa total kebutuhan anggaran Ditjen Perhubungan Laut pada tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp16,65 triliun, menunjukkan betapa pentingnya investasi dalam sektor ini.

Pagu Indikatif Sebelumnya

Perlu dicatat bahwa pagu indikatif sebelumnya berada di kisaran Rp10,81 triliun, namun pagu anggaran yang diterima saat ini adalah Rp9,82 triliun. Pagu Ditjen Perhubungan Laut ini merupakan bagian dari total pagu anggaran Kementerian Perhubungan yang mencapai Rp32,93 triliun untuk tahun 2027.

Tujuan Anggaran 2027

Kemenhub menegaskan bahwa alokasi anggaran 2027 diarahkan untuk meningkatkan keselamatan transportasi, pelayanan publik, serta konektivitas nasional. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, juga telah memastikan bahwa layanan angkutan perintis akan tetap beroperasi hingga akhir tahun anggaran, mengingat pentingnya layanan ini untuk menjaga konektivitas antarwilayah dan mendukung distribusi kebutuhan masyarakat, terutama di daerah yang belum terlayani dengan baik oleh angkutan komersial.

Dengan alokasi anggaran yang signifikan ini, diharapkan layanan transportasi laut dapat lebih optimal, menjawab tantangan mobilitas di Indonesia yang memiliki banyak pulau dan daerah terpencil. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transportasi yang lebih baik dan terjangkau.